Telusuri Penerima Hibah Pemprov Jatim Tahap ll TA. 2018 di Kab Sumenep
Berita Korupsi
Sumenep,Cakrabuana News :
Tim Pelopor Sumenep, Ried telusuri penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahap ll Tahun Anggaran 2018. Dengan Lanpiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/377/KPTS/013/2018 Tanggal 11 Juli 2018.
Dana hibah itu, sebesar Rp 20.765.000.000 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menyemburkan aroma penyimpangan yang dikucurkan kepada 108 Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sumenep, penggunaannya diduga banyak yang menyimpang dan melahirkan proyek atau program fiktif.
"Ada apa ? kalau memang pengerjaannya benar dan sesuai dengan SPJ yang dibuat oleh Pokmas-Pokmas pengelola dana hibah tersebut," terangnya Ried kepada Media Cakrabuana News dan Media Rajawali News, Sabtu (12/10/2019).
Selain itu, keberadaan Pokmas-Pokmas penerima dana hibah tersebut juga tidak jelas, baik alamat maupun pengurusnya. Tentu saja ini tidak beres. Karena dalam juklak dan juknis Pokmas tersebut harus ada rekomondasi dari Kades setempat dan lampiran domisili kantor Pokmas harus di keluarkan oleh Kades setempat.
Salah satu penyelewengan dana hibah yang mengeruak di Kabupaten Sumenep. Ried membeber temuan di Desa Kombang, Pakandangan Barat, Banaresep Barat dan Desa Batang - Batang Daya di Pokmas penerima dana hibah yang di kelolah oleh PU Bina Marga Jatim.
Keterangan Ried. "Kepala Desa Kombang tidak mengetahui lokasi proyek yang dibangun oleh Pokmas Putri Ayu 5 pembangunan jalan aspal nilai hibah Rp 190.000.000 dan tidak tahu siapa ketua Pokmas tersebut, Jum'at (11/10/2019)," jelasnya Ried. dan Ried juga menyampaikan, penggalian data berfokus pada penerima hibah satu desa realisasi 3 sampai 11 Pokmas.
Ried juga menghimbau dan konsisten. Pengurus Pokmas juga harus lebih mempunyai kemampuan, agar kontrol serta pengawasannya lebi mudah. Mewujudkan Pokmas di Kabupaten Sumenep bisa dijadikan tolak ukur pengelolaan dana hibah Pemprov tersebut.
Bersambung......
Reporter Liputan :
Ridhawi/Tim
Sumenep,Cakrabuana News :
Tim Pelopor Sumenep, Ried telusuri penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahap ll Tahun Anggaran 2018. Dengan Lanpiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/377/KPTS/013/2018 Tanggal 11 Juli 2018.
Dana hibah itu, sebesar Rp 20.765.000.000 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menyemburkan aroma penyimpangan yang dikucurkan kepada 108 Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sumenep, penggunaannya diduga banyak yang menyimpang dan melahirkan proyek atau program fiktif.
"Ada apa ? kalau memang pengerjaannya benar dan sesuai dengan SPJ yang dibuat oleh Pokmas-Pokmas pengelola dana hibah tersebut," terangnya Ried kepada Media Cakrabuana News dan Media Rajawali News, Sabtu (12/10/2019).
Selain itu, keberadaan Pokmas-Pokmas penerima dana hibah tersebut juga tidak jelas, baik alamat maupun pengurusnya. Tentu saja ini tidak beres. Karena dalam juklak dan juknis Pokmas tersebut harus ada rekomondasi dari Kades setempat dan lampiran domisili kantor Pokmas harus di keluarkan oleh Kades setempat.
Salah satu penyelewengan dana hibah yang mengeruak di Kabupaten Sumenep. Ried membeber temuan di Desa Kombang, Pakandangan Barat, Banaresep Barat dan Desa Batang - Batang Daya di Pokmas penerima dana hibah yang di kelolah oleh PU Bina Marga Jatim.
Keterangan Ried. "Kepala Desa Kombang tidak mengetahui lokasi proyek yang dibangun oleh Pokmas Putri Ayu 5 pembangunan jalan aspal nilai hibah Rp 190.000.000 dan tidak tahu siapa ketua Pokmas tersebut, Jum'at (11/10/2019)," jelasnya Ried. dan Ried juga menyampaikan, penggalian data berfokus pada penerima hibah satu desa realisasi 3 sampai 11 Pokmas.
Ried juga menghimbau dan konsisten. Pengurus Pokmas juga harus lebih mempunyai kemampuan, agar kontrol serta pengawasannya lebi mudah. Mewujudkan Pokmas di Kabupaten Sumenep bisa dijadikan tolak ukur pengelolaan dana hibah Pemprov tersebut.
Bersambung......
Reporter Liputan :
Ridhawi/Tim
Video Cuplikan
Saat warga mempertanyakan E-KTP Belum Selesai,yang alasan Blangko kosong dari Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan
Comments
Post a Comment