Media Cakrabuana

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Masyarakat banyak yang berpikir kalau dana bergulir itu bantuan, bukan pinjaman. Sehingga ada sebagian mereka yang tidak mengembalikan. "Kesannya pinjaman yang diberikan tidak memakai agunan atau jaminan, sehingga tidak bisa menyita barang-barang mereka, kemungkinan besar tidak ada perjanjian," jelasnya Ried, Tim Pelopor Sumenep, Jum'at (18/10/2019). Pengelolaan dana bergulir melalui BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan dinas leading sector dengan perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pada Tanggal 5 Mei 2003 perjanjian antara Kepala Dinas Koperasi PKM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Hutbun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disperindag, dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep dengan pimpinan BPRS sesuai perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian tersebut dinas-dinas yang menjadi leading sector bekerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dal...

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Menjamurnya sindikat mafia BBM. Di wilayah hukum kab. Sumenep di duga sudah memilki jaringan kuat di pelabuhan kapal. Pasalnya,kendaraan Tengki BBM Solar ,16 Oktober 2019, kendaraan tersebut  kabur membawa 6 Ton Solar  ke tangkap oleh  SPI  PT.SUMEKAR. Hal ini,Bupati Sumenep segera Ambil tindakan tegas. Jika tidak BUMD Hancur digerogoti para tikus got kapal. Mengenai hal di atas,diduga cukup lama dalam penyelundupan BBM Solar sampai saat ini belum terungkap siapa dalang di balik ini ?......dan siapa penadahnya ?...... Selain itu,team v pemburu fakta dan gabungan awak media Rajawalinews.net akan terus mengawalnya tentang penyulundupan Solar yang sudah jelas merugikan negara.ucap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Akhirnya berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap pihak polres dan kejaksaan sumenep,bersambung ke edisi selanjutnya. Liputan Redaksi : Red/Ali V...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuna News : Telusuri Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Sumenep diduga langgar, Surat Edaran Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Tentang Petunjuk Teknis P3-TGAI dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Irigasi. Tahun Anggaran 2018 P3-TGAI BBWSB untuk Kabupaten Sumenep jadi sorotan masyarakat. Pasalnya HIPPA Sumber Rejeki Desa Jaba'an Kecamatan Manding jadi  sasaran sampel temuan BPK RI, target tersebut ke tidak layakan kurangnya volume yang menjadi temuannya. Tim Pelopor Sumenep, Ried, juga beberkan salah satu temuannya. Dua HIPPA di wilayah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tidak bermamfaat, tidak bermamfaatnya karena tidak ada Daerah Irigasi (DI), Irigasi Permukaan, Irigasi Air Tanah maupun Irigasi Pompa. Terdapat dugaan penyimpangan ini apakah ada tanggung jawab PPK ?. Tim Pelopor juga menjelaskan "Dalam Petunjuk Teknis. Hal terdapat penyi...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pengadaan Mesin Pencacah sampah organik yang dihibahkan  Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 5 Kelompok Tani. Program ini untuk pencapaian kegiatan terlaksananya pembuatan demplot komposter. Progaram atau proyek pembangunan tersebut realisasi anggaran dengan nilai hibah sebesar Rp 1,235.788.000,00 atau 97,31%. Program ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Namun dana atau biaya penyelenggaraan sebesar Rp 1,2 M tidak tepat sasaran dan tidak bermamfaat. Tidak bermamfaatnya dalam rangka pemberiaan pelayanan kepada masyarakat adanya pelaksanaan program tersebut, dana ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Dicontohkan Tim Pelopor Sumenep, Ried. Kelompok Tani "Guwa Mandalia" di Desa Langsar Kecamatan Saronggi sampai saat ini program itu tidak berfungsi dan kuat dugaan syarat kepentingan kelompok dan dinas terkait. Tim Pelopor juga menjelaskan kep...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Bahwa berdasarkan penelitian atau manual Modul penerimaan Negara KPP Pratama Pamekasan. Pajak Periode Pembayaran Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019 belum terbayar, pada 21 desa di Kabupaten Sumenep. Diketahui Tim Pelopor Sumenep, Ried bahwa  Desa Kambingan Timur belum melakukan pembayaran Pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 2018 yang merupakan Pemotongan atau Pemungutan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sumenep. Kepala Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Halik, Halik kesannya mengabaikan pembayaran pajak yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya, Halik dengan Tim media ini sudah di Call beberapa kali dan di SMS singkat melalui WhatsApp nya cuma dibaca dan tidak meresponnya, (12/10/2019). Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep, Maurus Nirboyo Sulistyo Aji, Aji menjekaskan kepada Ried di ruang kerjanya "Benar pada tanggal 26...

Berita Korupsi Pasuruan,Cakrabuana News : Kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menahan Yudono dan Bambang Nuryanto. Pasalnya,Kedua tersangka ini hanya bisa terdiam, saat tim penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan menggelandangnya ke mobil tahanan untuk dititipkan ke Rutan Bangil, Kamis (17/10/2019). Yudono merupakan Kepala Desa Bulusari, sedangkan Bambang tercatat pernah sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bulusari. Terkait perkara ini, status atau posisi jabatan Yudono oleh Pemkab Pasuruan, juga telah diputuskan untuk diberhentikan sementara. Menyikapi penahanan -proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan- kali ini, Nur Khosim, kuasa hukum Yudono mengungkapkan kekecewaannya. Selain itu,proses praperadilan berkenaan dengan kasus TKD Bulusari masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bangil. Nur Khosim pun menyatakan, kejaksaan tak meng...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Atas banyaknya temuan janggal ini, Tim Pelopor Sumenep, Ried sedang menyiapkan laporan pidana terkait dugaan penyelewengan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sumenep. Hibah jilid ll ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tahun lalu. Sebagai laporannya Ried. Motif dalam proses hibah ini tidak melalui prosedur yang benar dan terukur, penerima dana hibah Pemprov Jatim tidak melalui proses seleksi yang sangat ketat sehingga lembaga-lembaga penerima tidak bisa amanah. Dicontohkan pernyataan dari Kepala Desa Kombang Kecamatan Talango tidak diketahuinya adanya kegiatan dari Pokmas Putri Ayu 5 dan siapa nama alamat ketua Pokmas tersebut. Dana hibah jilid ll 2018 ini total nilai hibah Rp 20.765.000.000, dievaluasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur yang dikucurkan ke 108 Pokmas di teritorial sumenep, realisasinya pada tanggal 11 Juli 2018 dilampiri dengan Keputusan Gebernur Jawa Timur Nomor : ...