Media Cakrabuana

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried investigasi toko kosmetik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan mengharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan dugaan kosmetik ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, dari hasil investigasi diketahui Toko Pink Jaya Desa Tarate Pandian Sumenep ditemui menjual kosmetik tidak memiliki nomor izin edar alias bodong. Tuan dan Puan pemilik Toko Pink Jaya menyampaikan kepada Tim Investigasi pada hari  Sabtu 26 Oktober 2019 "Baik terima kasih atas peringatannya dan saya tidak akan mengulangi lagi berjualan produk yang tidak jelas ini," pernyataan pemilik Toko. "Merupakan hasil laporan dari masyarakat. Kami harap masyarakat bisa lebih aktif lagi melaporkan bila menemukan kejanggalan dalam produk-produk tertentu yang mencurigakan," jelasnya Ried, Sabtu (26/10/2019). Harapan Ried, semoga Aparat Penegak Hukum wilayah Sumenep konsisten dan tegas dapat mewujudkan kepermukaa...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 8 Tahun 2011. Sehinggga upaya mengratiskan pajak dengan tampa alasan yang jelas, adalah kekeliruan besar dan masuk pidana. Kepala Daerah yang mengratiskan pajak tidak paham tentang tata kelola keuangan daerah, menurut Tim Pelopor Sumenep, Ried. Jum'at (25/10/2019). Ried menjelaskan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2017 Rp1.607.183.848,00 dari mana anggaran realisasi misterius sebesar itu yang digunakan Pemkab Sumenep, pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat, tanya Ried. "PBB-P2 gratis sebagai sebuah kebijakan politik dengan jelas melabrak aturan undang-undang. Sehingga masyarakat sumenep dengan seng...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried, Ried Telusuri Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor : 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 Tanggal : 29 Mei 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Total realisasi sebesar Rp 303.649.664.570 (303,6 M) Belanja modal pengadaan barang dan belanja bantuan keuangan yang di anggarkan pada DPA BPPKAD kepada leading sector. Total besarnya jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi di Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari APBD Sumenep. Ried, menghimbau melalui media Cakrabuana dan Rajawali "Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus diinformasikan, termasuk keuangan kepada masyarakat, hal itu sebagai wujud transparansi," katanya Ried, di lobi tamu Hotel Musdalifa Jl. Trunojoyo, Rabu (23/10/2019). Selain itu besar harapan Ried "Bagi penerima realisasinya belanja modal pengadaan barang dan jasa...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Masyarakat banyak yang berpikir kalau dana bergulir itu bantuan, bukan pinjaman. Sehingga ada sebagian mereka yang tidak mengembalikan. "Kesannya pinjaman yang diberikan tidak memakai agunan atau jaminan, sehingga tidak bisa menyita barang-barang mereka, kemungkinan besar tidak ada perjanjian," jelasnya Ried, Tim Pelopor Sumenep, Jum'at (18/10/2019). Pengelolaan dana bergulir melalui BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan dinas leading sector dengan perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pada Tanggal 5 Mei 2003 perjanjian antara Kepala Dinas Koperasi PKM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Hutbun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disperindag, dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep dengan pimpinan BPRS sesuai perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian tersebut dinas-dinas yang menjadi leading sector bekerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dal...

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Menjamurnya sindikat mafia BBM. Di wilayah hukum kab. Sumenep di duga sudah memilki jaringan kuat di pelabuhan kapal. Pasalnya,kendaraan Tengki BBM Solar ,16 Oktober 2019, kendaraan tersebut  kabur membawa 6 Ton Solar  ke tangkap oleh  SPI  PT.SUMEKAR. Hal ini,Bupati Sumenep segera Ambil tindakan tegas. Jika tidak BUMD Hancur digerogoti para tikus got kapal. Mengenai hal di atas,diduga cukup lama dalam penyelundupan BBM Solar sampai saat ini belum terungkap siapa dalang di balik ini ?......dan siapa penadahnya ?...... Selain itu,team v pemburu fakta dan gabungan awak media Rajawalinews.net akan terus mengawalnya tentang penyulundupan Solar yang sudah jelas merugikan negara.ucap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Akhirnya berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap pihak polres dan kejaksaan sumenep,bersambung ke edisi selanjutnya. Liputan Redaksi : Red/Ali V...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuna News : Telusuri Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Sumenep diduga langgar, Surat Edaran Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Tentang Petunjuk Teknis P3-TGAI dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Irigasi. Tahun Anggaran 2018 P3-TGAI BBWSB untuk Kabupaten Sumenep jadi sorotan masyarakat. Pasalnya HIPPA Sumber Rejeki Desa Jaba'an Kecamatan Manding jadi  sasaran sampel temuan BPK RI, target tersebut ke tidak layakan kurangnya volume yang menjadi temuannya. Tim Pelopor Sumenep, Ried, juga beberkan salah satu temuannya. Dua HIPPA di wilayah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tidak bermamfaat, tidak bermamfaatnya karena tidak ada Daerah Irigasi (DI), Irigasi Permukaan, Irigasi Air Tanah maupun Irigasi Pompa. Terdapat dugaan penyimpangan ini apakah ada tanggung jawab PPK ?. Tim Pelopor juga menjelaskan "Dalam Petunjuk Teknis. Hal terdapat penyi...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pengadaan Mesin Pencacah sampah organik yang dihibahkan  Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 5 Kelompok Tani. Program ini untuk pencapaian kegiatan terlaksananya pembuatan demplot komposter. Progaram atau proyek pembangunan tersebut realisasi anggaran dengan nilai hibah sebesar Rp 1,235.788.000,00 atau 97,31%. Program ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Namun dana atau biaya penyelenggaraan sebesar Rp 1,2 M tidak tepat sasaran dan tidak bermamfaat. Tidak bermamfaatnya dalam rangka pemberiaan pelayanan kepada masyarakat adanya pelaksanaan program tersebut, dana ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Dicontohkan Tim Pelopor Sumenep, Ried. Kelompok Tani "Guwa Mandalia" di Desa Langsar Kecamatan Saronggi sampai saat ini program itu tidak berfungsi dan kuat dugaan syarat kepentingan kelompok dan dinas terkait. Tim Pelopor juga menjelaskan kep...