Media Cakrabuana

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News :  Meski sudah berjalan 1 tahun beroperasi, Gudang bongkar muat semen Holcim yang berada di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget diduga tak miliki Andalalin dan dokomen - dokumen lainnya. Hal itu terkuak saat sejumlah warga mengeluh kepada salah satu Tim media ini, Selasa 12/11/2019. Tim investigasi, Ried melakukan konfirmasi dan control sosial dokumen Andalalin dan dokumen izin lingkungan di Gudang bongkar muat semen Holcim, Jalan Nasional Batas Kota Sumenep - Pelabuhan Kalianget. Tim investigasi konfirmasi, kepada Pengelola gudang bongkar muat Semen Holsim, Joko "Agar lebih jelas tanya ke atasan saya besok (Rabu 13/11/2019) sekira pukul 10.00 wib," terangnya Joko, namun Joko tidak menggubris yang sudah di agendakannya, (12/11/2019). Baca Juga : https://mediacakrabuananews.blogspot.com/?m=1    Dua Pejabat Rampok Anggaran Pembangunan Gedung Dinkes Sumenep Menurutnya keberadaan Gudang bongkar muat ini dikeluhkan banyak...

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Sekretaris Desa (Sekdes) Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Bang Ujang tidak menjawab konfirmasi dari Tim Investigasi Pelopor Sumenep atas realisasinya bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk program atau kegiatan Pokmas, dan pada kegiatan pekerjaan lainya Desa Langsar, Hari Kamis Tanggal 07 November 2019. Tim Investigasi Pelopor Sumenep, Ried bercerita ke Media Cakrabuana dan Media Rajawali "Di sana (Desa Langsar, red), terdapat realisasi dua Pokmas tahun 2017 dan juga pekerjaan kontruksi," ucapnya Ried. Hal tersebut,Ried mengurai beberapa program dan kegiatannya tersebut, yaitu : 1. Penyerapan kepada Pokmas nilai hibah sebesar Rp 200 juta melalui Bank Jatim Cabang Sumenep Nomor Rekening 0182677345 SP2D-16203 Tanggal 31/07/2017 di Desa Langsar. 2. Penyerapan kepada Pokmas nilai hibah sebesar Rp 100 juta melalui Bank Jatim Cabang Sumenep Nomor Rekening 0182831158 DP2D-16151 Tanggal 31/0...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried telusiri dan mengurai dugaan temuan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep, PT. Wira Usaha Sumekar (WUS). Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.2.2 atas Laporan Keuagan, Pemerintah Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2015 sebesar Rp169,26 miliar penyajian Investasi Permanen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka di bawah ini, dengan rincian. Dari nilai Rp 169,26 miliar, diantaranya merupakan Investasi Permanen -- Penyertaan Modal pada PT. WUS yang disajikan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp 14,40 miliar. Nilai penyertaan per 31 Desember 2015 tersebut termasuk penyertaan modal yang berasal dari konversi Piutang Dividen sebesar Rp 2,16 miliar. Konversi tersebut dilakukan pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS  LB) Tahun 2013. Namun demikian, penambah...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Presisi patut dipertanyakan kejelasannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengukuran, penyenpurnaan, atau spesifikasi untuk menunjukkan nilai yang diterima benar dan akurat, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Bupati Sumenep dan Dirut PT. Sumekar Lines (SL) bungkam. Pasalnya, tidak ada jawaban dari tanggal 19 juni 2019 sampai saat ini surat Konfirmasi Demi Keadilan Supremasi Hukum perihal penyertaan modal PT. SL dan harga perolehannya Kapal. Atas temuan Tim Pelopor Sumenep, Ried menerangkan ke media ini "Saya sekarang akan telaah harga perolehan Kapal DBS l, DBS ll dan DBS lll, akan diloporkan ke Aparat Penegak Hukum atas penyimpangan dugaan korupsi," terangnya Ried, (01/11/2019). Diketahui, dari temuan BPK RI neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep posisi per 31 Desember 2010 penyertaan modal pada PT. SL tercatat sebesar Rp 5.721.434.500,00 sedangkan laporan keuangan PT. SL tahun 2010 sebesar Rp 15 M (Unaudit...

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried investigasi toko kosmetik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan mengharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan dugaan kosmetik ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, dari hasil investigasi diketahui Toko Pink Jaya Desa Tarate Pandian Sumenep ditemui menjual kosmetik tidak memiliki nomor izin edar alias bodong. Tuan dan Puan pemilik Toko Pink Jaya menyampaikan kepada Tim Investigasi pada hari  Sabtu 26 Oktober 2019 "Baik terima kasih atas peringatannya dan saya tidak akan mengulangi lagi berjualan produk yang tidak jelas ini," pernyataan pemilik Toko. "Merupakan hasil laporan dari masyarakat. Kami harap masyarakat bisa lebih aktif lagi melaporkan bila menemukan kejanggalan dalam produk-produk tertentu yang mencurigakan," jelasnya Ried, Sabtu (26/10/2019). Harapan Ried, semoga Aparat Penegak Hukum wilayah Sumenep konsisten dan tegas dapat mewujudkan kepermukaa...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 8 Tahun 2011. Sehinggga upaya mengratiskan pajak dengan tampa alasan yang jelas, adalah kekeliruan besar dan masuk pidana. Kepala Daerah yang mengratiskan pajak tidak paham tentang tata kelola keuangan daerah, menurut Tim Pelopor Sumenep, Ried. Jum'at (25/10/2019). Ried menjelaskan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2017 Rp1.607.183.848,00 dari mana anggaran realisasi misterius sebesar itu yang digunakan Pemkab Sumenep, pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat, tanya Ried. "PBB-P2 gratis sebagai sebuah kebijakan politik dengan jelas melabrak aturan undang-undang. Sehingga masyarakat sumenep dengan seng...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried, Ried Telusuri Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor : 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 Tanggal : 29 Mei 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Total realisasi sebesar Rp 303.649.664.570 (303,6 M) Belanja modal pengadaan barang dan belanja bantuan keuangan yang di anggarkan pada DPA BPPKAD kepada leading sector. Total besarnya jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi di Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari APBD Sumenep. Ried, menghimbau melalui media Cakrabuana dan Rajawali "Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus diinformasikan, termasuk keuangan kepada masyarakat, hal itu sebagai wujud transparansi," katanya Ried, di lobi tamu Hotel Musdalifa Jl. Trunojoyo, Rabu (23/10/2019). Selain itu besar harapan Ried "Bagi penerima realisasinya belanja modal pengadaan barang dan jasa...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Masyarakat banyak yang berpikir kalau dana bergulir itu bantuan, bukan pinjaman. Sehingga ada sebagian mereka yang tidak mengembalikan. "Kesannya pinjaman yang diberikan tidak memakai agunan atau jaminan, sehingga tidak bisa menyita barang-barang mereka, kemungkinan besar tidak ada perjanjian," jelasnya Ried, Tim Pelopor Sumenep, Jum'at (18/10/2019). Pengelolaan dana bergulir melalui BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan dinas leading sector dengan perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pada Tanggal 5 Mei 2003 perjanjian antara Kepala Dinas Koperasi PKM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Hutbun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disperindag, dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep dengan pimpinan BPRS sesuai perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian tersebut dinas-dinas yang menjadi leading sector bekerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dal...

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Menjamurnya sindikat mafia BBM. Di wilayah hukum kab. Sumenep di duga sudah memilki jaringan kuat di pelabuhan kapal. Pasalnya,kendaraan Tengki BBM Solar ,16 Oktober 2019, kendaraan tersebut  kabur membawa 6 Ton Solar  ke tangkap oleh  SPI  PT.SUMEKAR. Hal ini,Bupati Sumenep segera Ambil tindakan tegas. Jika tidak BUMD Hancur digerogoti para tikus got kapal. Mengenai hal di atas,diduga cukup lama dalam penyelundupan BBM Solar sampai saat ini belum terungkap siapa dalang di balik ini ?......dan siapa penadahnya ?...... Selain itu,team v pemburu fakta dan gabungan awak media Rajawalinews.net akan terus mengawalnya tentang penyulundupan Solar yang sudah jelas merugikan negara.ucap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Akhirnya berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap pihak polres dan kejaksaan sumenep,bersambung ke edisi selanjutnya. Liputan Redaksi : Red/Ali V...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuna News : Telusuri Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Sumenep diduga langgar, Surat Edaran Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Tentang Petunjuk Teknis P3-TGAI dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Irigasi. Tahun Anggaran 2018 P3-TGAI BBWSB untuk Kabupaten Sumenep jadi sorotan masyarakat. Pasalnya HIPPA Sumber Rejeki Desa Jaba'an Kecamatan Manding jadi  sasaran sampel temuan BPK RI, target tersebut ke tidak layakan kurangnya volume yang menjadi temuannya. Tim Pelopor Sumenep, Ried, juga beberkan salah satu temuannya. Dua HIPPA di wilayah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tidak bermamfaat, tidak bermamfaatnya karena tidak ada Daerah Irigasi (DI), Irigasi Permukaan, Irigasi Air Tanah maupun Irigasi Pompa. Terdapat dugaan penyimpangan ini apakah ada tanggung jawab PPK ?. Tim Pelopor juga menjelaskan "Dalam Petunjuk Teknis. Hal terdapat penyi...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pengadaan Mesin Pencacah sampah organik yang dihibahkan  Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 5 Kelompok Tani. Program ini untuk pencapaian kegiatan terlaksananya pembuatan demplot komposter. Progaram atau proyek pembangunan tersebut realisasi anggaran dengan nilai hibah sebesar Rp 1,235.788.000,00 atau 97,31%. Program ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Namun dana atau biaya penyelenggaraan sebesar Rp 1,2 M tidak tepat sasaran dan tidak bermamfaat. Tidak bermamfaatnya dalam rangka pemberiaan pelayanan kepada masyarakat adanya pelaksanaan program tersebut, dana ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Dicontohkan Tim Pelopor Sumenep, Ried. Kelompok Tani "Guwa Mandalia" di Desa Langsar Kecamatan Saronggi sampai saat ini program itu tidak berfungsi dan kuat dugaan syarat kepentingan kelompok dan dinas terkait. Tim Pelopor juga menjelaskan kep...

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Bahwa berdasarkan penelitian atau manual Modul penerimaan Negara KPP Pratama Pamekasan. Pajak Periode Pembayaran Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019 belum terbayar, pada 21 desa di Kabupaten Sumenep. Diketahui Tim Pelopor Sumenep, Ried bahwa  Desa Kambingan Timur belum melakukan pembayaran Pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 2018 yang merupakan Pemotongan atau Pemungutan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sumenep. Kepala Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Halik, Halik kesannya mengabaikan pembayaran pajak yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya, Halik dengan Tim media ini sudah di Call beberapa kali dan di SMS singkat melalui WhatsApp nya cuma dibaca dan tidak meresponnya, (12/10/2019). Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep, Maurus Nirboyo Sulistyo Aji, Aji menjekaskan kepada Ried di ruang kerjanya "Benar pada tanggal 26...