Media Cakrabuana

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Sekretaris Desa (Sekdes) Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Bang Ujang tidak menjawab konfirmasi dari Tim Investigasi Pelopor Sumenep atas realisasinya bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk program atau kegiatan Pokmas, dan pada kegiatan pekerjaan lainya Desa Langsar, Hari Kamis Tanggal 07 November 2019. Tim Investigasi Pelopor Sumenep, Ried bercerita ke Media Cakrabuana dan Media Rajawali "Di sana (Desa Langsar, red), terdapat realisasi dua Pokmas tahun 2017 dan juga pekerjaan kontruksi," ucapnya Ried. Hal tersebut,Ried mengurai beberapa program dan kegiatannya tersebut, yaitu : 1. Penyerapan kepada Pokmas nilai hibah sebesar Rp 200 juta melalui Bank Jatim Cabang Sumenep Nomor Rekening 0182677345 SP2D-16203 Tanggal 31/07/2017 di Desa Langsar. 2. Penyerapan kepada Pokmas nilai hibah sebesar Rp 100 juta melalui Bank Jatim Cabang Sumenep Nomor Rekening 0182831158 DP2D-16151 Tanggal 31/0

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried telusiri dan mengurai dugaan temuan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep, PT. Wira Usaha Sumekar (WUS). Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.2.2 atas Laporan Keuagan, Pemerintah Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2015 sebesar Rp169,26 miliar penyajian Investasi Permanen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka di bawah ini, dengan rincian. Dari nilai Rp 169,26 miliar, diantaranya merupakan Investasi Permanen -- Penyertaan Modal pada PT. WUS yang disajikan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp 14,40 miliar. Nilai penyertaan per 31 Desember 2015 tersebut termasuk penyertaan modal yang berasal dari konversi Piutang Dividen sebesar Rp 2,16 miliar. Konversi tersebut dilakukan pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS  LB) Tahun 2013. Namun demikian, penambahan p

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Presisi patut dipertanyakan kejelasannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengukuran, penyenpurnaan, atau spesifikasi untuk menunjukkan nilai yang diterima benar dan akurat, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Bupati Sumenep dan Dirut PT. Sumekar Lines (SL) bungkam. Pasalnya, tidak ada jawaban dari tanggal 19 juni 2019 sampai saat ini surat Konfirmasi Demi Keadilan Supremasi Hukum perihal penyertaan modal PT. SL dan harga perolehannya Kapal. Atas temuan Tim Pelopor Sumenep, Ried menerangkan ke media ini "Saya sekarang akan telaah harga perolehan Kapal DBS l, DBS ll dan DBS lll, akan diloporkan ke Aparat Penegak Hukum atas penyimpangan dugaan korupsi," terangnya Ried, (01/11/2019). Diketahui, dari temuan BPK RI neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep posisi per 31 Desember 2010 penyertaan modal pada PT. SL tercatat sebesar Rp 5.721.434.500,00 sedangkan laporan keuangan PT. SL tahun 2010 sebesar Rp 15 M (Unaudit

Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried investigasi toko kosmetik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan mengharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan dugaan kosmetik ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, dari hasil investigasi diketahui Toko Pink Jaya Desa Tarate Pandian Sumenep ditemui menjual kosmetik tidak memiliki nomor izin edar alias bodong. Tuan dan Puan pemilik Toko Pink Jaya menyampaikan kepada Tim Investigasi pada hari  Sabtu 26 Oktober 2019 "Baik terima kasih atas peringatannya dan saya tidak akan mengulangi lagi berjualan produk yang tidak jelas ini," pernyataan pemilik Toko. "Merupakan hasil laporan dari masyarakat. Kami harap masyarakat bisa lebih aktif lagi melaporkan bila menemukan kejanggalan dalam produk-produk tertentu yang mencurigakan," jelasnya Ried, Sabtu (26/10/2019). Harapan Ried, semoga Aparat Penegak Hukum wilayah Sumenep konsisten dan tegas dapat mewujudkan kepermukaa

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 8 Tahun 2011. Sehinggga upaya mengratiskan pajak dengan tampa alasan yang jelas, adalah kekeliruan besar dan masuk pidana. Kepala Daerah yang mengratiskan pajak tidak paham tentang tata kelola keuangan daerah, menurut Tim Pelopor Sumenep, Ried. Jum'at (25/10/2019). Ried menjelaskan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2017 Rp1.607.183.848,00 dari mana anggaran realisasi misterius sebesar itu yang digunakan Pemkab Sumenep, pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat, tanya Ried. "PBB-P2 gratis sebagai sebuah kebijakan politik dengan jelas melabrak aturan undang-undang. Sehingga masyarakat sumenep dengan seng

Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried, Ried Telusuri Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor : 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 Tanggal : 29 Mei 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Total realisasi sebesar Rp 303.649.664.570 (303,6 M) Belanja modal pengadaan barang dan belanja bantuan keuangan yang di anggarkan pada DPA BPPKAD kepada leading sector. Total besarnya jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi di Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari APBD Sumenep. Ried, menghimbau melalui media Cakrabuana dan Rajawali "Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus diinformasikan, termasuk keuangan kepada masyarakat, hal itu sebagai wujud transparansi," katanya Ried, di lobi tamu Hotel Musdalifa Jl. Trunojoyo, Rabu (23/10/2019). Selain itu besar harapan Ried "Bagi penerima realisasinya belanja modal pengadaan barang dan jasa