Posts

Showing posts from October, 2019

BPOM DIMINTA TURUN TANGAN DUGAAN KOSMETIK ILEGAL di SUMENEP

Image
Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried investigasi toko kosmetik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan mengharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan dugaan kosmetik ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, dari hasil investigasi diketahui Toko Pink Jaya Desa Tarate Pandian Sumenep ditemui menjual kosmetik tidak memiliki nomor izin edar alias bodong. Tuan dan Puan pemilik Toko Pink Jaya menyampaikan kepada Tim Investigasi pada hari  Sabtu 26 Oktober 2019 "Baik terima kasih atas peringatannya dan saya tidak akan mengulangi lagi berjualan produk yang tidak jelas ini," pernyataan pemilik Toko. "Merupakan hasil laporan dari masyarakat. Kami harap masyarakat bisa lebih aktif lagi melaporkan bila menemukan kejanggalan dalam produk-produk tertentu yang mencurigakan," jelasnya Ried, Sabtu (26/10/2019). Harapan Ried, semoga Aparat Penegak Hukum wilayah Sumenep konsisten dan tegas dapat mewujudkan kepermukaa

Realisasi PBB-P2 Sumenep Rp1,6 M di Soal Diduga Gratifikasi Dan Korupsi

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mendapat sorotan publik. Pasalnya, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 8 Tahun 2011. Sehinggga upaya mengratiskan pajak dengan tampa alasan yang jelas, adalah kekeliruan besar dan masuk pidana. Kepala Daerah yang mengratiskan pajak tidak paham tentang tata kelola keuangan daerah, menurut Tim Pelopor Sumenep, Ried. Jum'at (25/10/2019). Ried menjelaskan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2017 Rp1.607.183.848,00 dari mana anggaran realisasi misterius sebesar itu yang digunakan Pemkab Sumenep, pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat, tanya Ried. "PBB-P2 gratis sebagai sebuah kebijakan politik dengan jelas melabrak aturan undang-undang. Sehingga masyarakat sumenep dengan seng

Telusuri LHP BPK Tahun 2017 di Sumenep Pengadaan Dan Bantuan Desa Rp 303,6 M

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Tim Pelopor Sumenep, Ried, Ried Telusuri Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor : 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 Tanggal : 29 Mei 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Total realisasi sebesar Rp 303.649.664.570 (303,6 M) Belanja modal pengadaan barang dan belanja bantuan keuangan yang di anggarkan pada DPA BPPKAD kepada leading sector. Total besarnya jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi di Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang bersumber dari APBD Sumenep. Ried, menghimbau melalui media Cakrabuana dan Rajawali "Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus diinformasikan, termasuk keuangan kepada masyarakat, hal itu sebagai wujud transparansi," katanya Ried, di lobi tamu Hotel Musdalifa Jl. Trunojoyo, Rabu (23/10/2019). Selain itu besar harapan Ried "Bagi penerima realisasinya belanja modal pengadaan barang dan jasa

Tim Pelopor Telusuri Dana Bergulir Kategori Macet di BPRS Sumenep

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Masyarakat banyak yang berpikir kalau dana bergulir itu bantuan, bukan pinjaman. Sehingga ada sebagian mereka yang tidak mengembalikan. "Kesannya pinjaman yang diberikan tidak memakai agunan atau jaminan, sehingga tidak bisa menyita barang-barang mereka, kemungkinan besar tidak ada perjanjian," jelasnya Ried, Tim Pelopor Sumenep, Jum'at (18/10/2019). Pengelolaan dana bergulir melalui BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan dinas leading sector dengan perjanjian kerjasama sebagai berikut : Pada Tanggal 5 Mei 2003 perjanjian antara Kepala Dinas Koperasi PKM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Hutbun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disperindag, dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep dengan pimpinan BPRS sesuai perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian tersebut dinas-dinas yang menjadi leading sector bekerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dal

Pencurian Minyak BBM Jenis Solar 6 Ton Milik PT. SK Belum Terungkap.

Image
Berita Peristiwa Sumenep,Cakrabuana News : Menjamurnya sindikat mafia BBM. Di wilayah hukum kab. Sumenep di duga sudah memilki jaringan kuat di pelabuhan kapal. Pasalnya,kendaraan Tengki BBM Solar ,16 Oktober 2019, kendaraan tersebut  kabur membawa 6 Ton Solar  ke tangkap oleh  SPI  PT.SUMEKAR. Hal ini,Bupati Sumenep segera Ambil tindakan tegas. Jika tidak BUMD Hancur digerogoti para tikus got kapal. Mengenai hal di atas,diduga cukup lama dalam penyelundupan BBM Solar sampai saat ini belum terungkap siapa dalang di balik ini ?......dan siapa penadahnya ?...... Selain itu,team v pemburu fakta dan gabungan awak media Rajawalinews.net akan terus mengawalnya tentang penyulundupan Solar yang sudah jelas merugikan negara.ucap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Akhirnya berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap pihak polres dan kejaksaan sumenep,bersambung ke edisi selanjutnya. Liputan Redaksi : Red/Ali Video Cuplikan

Telusuri P3-TGAI BBWSB TA. 2019 Dan Jadi Sorotan TA. 2018 di Sumenep

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuna News : Telusuri Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Sumenep diduga langgar, Surat Edaran Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Tentang Petunjuk Teknis P3-TGAI dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Irigasi. Tahun Anggaran 2018 P3-TGAI BBWSB untuk Kabupaten Sumenep jadi sorotan masyarakat. Pasalnya HIPPA Sumber Rejeki Desa Jaba'an Kecamatan Manding jadi  sasaran sampel temuan BPK RI, target tersebut ke tidak layakan kurangnya volume yang menjadi temuannya. Tim Pelopor Sumenep, Ried, juga beberkan salah satu temuannya. Dua HIPPA di wilayah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tidak bermamfaat, tidak bermamfaatnya karena tidak ada Daerah Irigasi (DI), Irigasi Permukaan, Irigasi Air Tanah maupun Irigasi Pompa. Terdapat dugaan penyimpangan ini apakah ada tanggung jawab PPK ?. Tim Pelopor juga menjelaskan "Dalam Petunjuk Teknis. Hal terdapat penyi

Anggaran Hibah Rp 1,2 M di DLH Sumenep 2017 Tidak Bermamfaat

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Pengadaan Mesin Pencacah sampah organik yang dihibahkan  Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 5 Kelompok Tani. Program ini untuk pencapaian kegiatan terlaksananya pembuatan demplot komposter. Progaram atau proyek pembangunan tersebut realisasi anggaran dengan nilai hibah sebesar Rp 1,235.788.000,00 atau 97,31%. Program ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Namun dana atau biaya penyelenggaraan sebesar Rp 1,2 M tidak tepat sasaran dan tidak bermamfaat. Tidak bermamfaatnya dalam rangka pemberiaan pelayanan kepada masyarakat adanya pelaksanaan program tersebut, dana ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Dicontohkan Tim Pelopor Sumenep, Ried. Kelompok Tani "Guwa Mandalia" di Desa Langsar Kecamatan Saronggi sampai saat ini program itu tidak berfungsi dan kuat dugaan syarat kepentingan kelompok dan dinas terkait. Tim Pelopor juga menjelaskan kep

Pajak 2018 Belum Terbayar 21 Desa di Kab Sumenep

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Bahwa berdasarkan penelitian atau manual Modul penerimaan Negara KPP Pratama Pamekasan. Pajak Periode Pembayaran Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019 belum terbayar, pada 21 desa di Kabupaten Sumenep. Diketahui Tim Pelopor Sumenep, Ried bahwa  Desa Kambingan Timur belum melakukan pembayaran Pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 2018 yang merupakan Pemotongan atau Pemungutan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sumenep. Kepala Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Halik, Halik kesannya mengabaikan pembayaran pajak yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya, Halik dengan Tim media ini sudah di Call beberapa kali dan di SMS singkat melalui WhatsApp nya cuma dibaca dan tidak meresponnya, (12/10/2019). Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep, Maurus Nirboyo Sulistyo Aji, Aji menjekaskan kepada Ried di ruang kerjanya "Benar pada tanggal 26

Tersangka", Penyelewengan Tanah Kas Desa,Kajari Tahan Kades Beserta Ketua BPD Belusari

Image
Berita Korupsi Pasuruan,Cakrabuana News : Kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menahan Yudono dan Bambang Nuryanto. Pasalnya,Kedua tersangka ini hanya bisa terdiam, saat tim penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan menggelandangnya ke mobil tahanan untuk dititipkan ke Rutan Bangil, Kamis (17/10/2019). Yudono merupakan Kepala Desa Bulusari, sedangkan Bambang tercatat pernah sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bulusari. Terkait perkara ini, status atau posisi jabatan Yudono oleh Pemkab Pasuruan, juga telah diputuskan untuk diberhentikan sementara. Menyikapi penahanan -proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan- kali ini, Nur Khosim, kuasa hukum Yudono mengungkapkan kekecewaannya. Selain itu,proses praperadilan berkenaan dengan kasus TKD Bulusari masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bangil. Nur Khosim pun menyatakan, kejaksaan tak meng

Temuan Janggal Dana Hibah Pokmas Sumenep Jilid II Pemprov Jatim TA. 2018

Image
Berita Korupsi Sumenep,Cakrabuana News : Atas banyaknya temuan janggal ini, Tim Pelopor Sumenep, Ried sedang menyiapkan laporan pidana terkait dugaan penyelewengan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sumenep. Hibah jilid ll ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tahun lalu. Sebagai laporannya Ried. Motif dalam proses hibah ini tidak melalui prosedur yang benar dan terukur, penerima dana hibah Pemprov Jatim tidak melalui proses seleksi yang sangat ketat sehingga lembaga-lembaga penerima tidak bisa amanah. Dicontohkan pernyataan dari Kepala Desa Kombang Kecamatan Talango tidak diketahuinya adanya kegiatan dari Pokmas Putri Ayu 5 dan siapa nama alamat ketua Pokmas tersebut. Dana hibah jilid ll 2018 ini total nilai hibah Rp 20.765.000.000, dievaluasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur yang dikucurkan ke 108 Pokmas di teritorial sumenep, realisasinya pada tanggal 11 Juli 2018 dilampiri dengan Keputusan Gebernur Jawa Timur Nomor :

Semangat Siswa MAN Purwakarta Buat Kapolres Bangga

Image
LifeStyle Purwakarta,Cakrabuana News : Kepala Kepolisian Resort Purwakarta AKBP Matrius dibuat terkaget-kaget saat mendatangi sekolah Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, Kamis (10/10) hal tersebut disebabkan rasa antusias dan semangat yang di perlihatkan oleh anak anak didik madrasah yang dipimpin Yayan Irmayani. Menurut Kapolres, dirinya kaget saat anak anak muda tersebut menyanyikan yel-yel khas MAN Purwakarta untuk menyambut Kapolres. “Biasanya yel-yel tersebut, saya dengar di stadion Jalak Harupat ataupun Gelora Bandung Lautan Api. Namun, semangat tersebut ternyata ada juga di MAN Purwakarta," ujarnya. Menurut pria kelahiran Sukabumi ini, semangat yang ditunjukkan oleh  siswa-siswi tersebut, harus di aplikasikan dalam kehidupan sehari hari. Terlebih sebagai seorang siswa madrasah harus membuktikan kepada dunia, bahwa siswa madrasah bisa meraih kesuksesan. Kapolres mengatakan, sekolah yang kini ditapaki oleh siswa-siswi tersebut, bukanlah akhir. Tapi awal untuk m